Bawaslu Deklarasikan Kampung Tematik Anti Money Politik Pertama di Kab. Demak

Bawaslu Kabupaten Demak Adakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kampung Tematik Anti Money Politik

Demak, (10/03/2019) hari Minggu Bawaslu kabupaten Demak mengadakan sosialisasi di Kampung Tematik Anti Money Politik RW 6 desa Botorjo kecamatan Wonosalam kabupaten Demak. Sosialisasi terkait anti money politik disambut hangat oleh warga sekitar. Tepat pukul 08.00 WIB acara dimulai dengan pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan dan mars Bawaslu, dilanjutkan sambutan-sambutan, lalu do'a.

Warga sangat antusias dalam acara tersebut, hal itu terlihat ketika diberi kaos oleh Bawaslu kabupaten Demak, langsung dikenakan dengan penuh riang dan semangat. Begitupun saat sosialisasi yang disampaikan langsung oleh ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Bapak Khoirul Saleh.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa desa Botorjo inilah yang pertama kali menjadi desa anti money politik sekabupaten Demak. Diiringi tepuk tangan meriah oleh warga yang ikut serta dalam acara ini. Khoirul berjanji akan menyebarkan virus baik ini di 248 desa lainnya di Kabupaten Demak untuk menjadikan masyarakat yang serentak menolak adanya politik uang.

Menurut Komisioner Bawaslu Kab. Demak Amin Wahyudi, saat diwawancari menyampaikan "Politik uang hanya akan mengantarkan kita pada jalan menuju neraka, ada hadist yang menyampaikan bahwa 'Ar-Rasyi wal murtasyi finnar', bahwa Orang yang menyogok dan disogok keduanya di neraka. Calon yang memberikan uang menjelang pemilihan pasti calon yang tidak beres ketika ia sudah menjabat, ia pasti berpikir bagaimana cara mengembalikan uang yang sudah dibagi-bagi saat menjadi calon. Selain itu, suara masyarakat yang terbeli sangat rugi, coba kita berpikir matematik, proses menjelang pemilihan misal anda menerima dari calon Rp. 20.000, dalam setahun berarti sebulan hanya mendapat Rp. 1.600, kalau sehari hanya mendapat Rp.55, dan bayangkan bahwa pemilihan di Indonesia adalah 5 tahun sekali".

Memang sangat perlu kesadaran dari masyarakat umum akan hal menolak politik uang, maindset harus dibangun bahwa memilih pemimpin atau wakil rakyat yang baik adalah suatu keharusan. Agar negara Indonesia menjadi negara yang anti korupsi, aman, dan adil.

Tweet