Laporan Awal Dana Kampanye PPP Paling Besar

Demak – Bawaslu Kabupaten Demak pada Minggu (23/9) kemarin melakukan pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye di KPU Kabupaten Demak, untuk memastikan bahwa partai politik melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 serta Nomor 29 Tahun 2018.

Sebanyak 15 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak. 

Hasil verifikasi berkas laporan tersebut akan diumumkan oleh KPU pada 28 September 2018.

Ketua KPU Mahmudi menuturkan KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari 15 parpol hingga pukul 18.00 WIB. Laporan itu merupakan rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Dari 15 parpol  yang ada di Kabupaten Demak, sudah menyerahkan LADK semua." ucap Mahmudi di kantor KPU, Jalan Kyai Turmudzi Demak.

KPU membutuhkan waktu lima hari untuk melakukan verifikasi.

"Kalau ada hal-hal yang belum lengkap atau belum diperbaiki kemudian diberikan kesempatan perbaikan selama 5 hari ke depan," imbuh Hasyim.

LADK merupakan satu dari tiga tahapan pelaporan dana kampanye di Pemilu 2019.

Sementara itu Anggota Bawaslu Amin Wahyudi menyebut besaran dana kampanye partai politik paling besar adalah PPP.

“PPP melaporkan dana awal kampanye senilai 30 juta, ini merupakan dana kampanye paling besar diantara partai politik yang melaporkan”, ujarnya saat melakukan pengawasan di KPU.

Pada Januari 2019, peserta pemilu diwajibkan menyampaikan laporan sumbangan penerimaan dana kampanye.

Sementara pada 25 April, atau 8 hari setelah hari pemungutan suara, peserta pemilu diwajibkan menyerahkan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Menurut anggota KPU Bambang Setyabudi, ada dua partai politik yang melakukan perbaikan dalam laporan awal dana kampanye.

“PBB dan Partai Hanura harus memperbaiki laporan awal dana kampanye, karena masih ada form yang tidak dilengkapi saat penyerahan dihari terakhir, sesuai regulasi partai diberi kesempatan untuk memperbaiki selama lima hari”, ujarnya. (UN)

Tweet